Capek Jadi WNI | KASKUS

Pendahuluan

Pelemahan rupiah yang belum sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah RI, serta harga-harga kebutuhan pokok yg melonjak tinggi disamping harga BBM non subsidi pun ikut meroket ditengah BBM dan elpiji subsidi pun dalam kondisi langka, merupakan pertanda yang jelas tidak adanya kepercayaan dari masyarakat ekonomi atas kebijakan ekonomi Pemerintah RI.

Ditambah kenaikan pajak yang ugal-ugalan semakin menambah beban para pelaku usaha khususnya dari kalangan mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan pembatasan anggaran yang menimpa seluruh Pemerintah Daerah juga melemahkan stimulus ekonomi di setiap daerah.

“>

Belum lagi carut-marut MBG dengan skandal korupsi yg menjerat mantan Kepala BGN, kontroversi Koperasi Desa Merah Putih(KopDes Merah Putih) dengan pungutan liar hingga kriminalitas yg semakin meningkat. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan hingga kesehatan pun dikurangi secara signifikan yg hal ini semakin membuat rasa cemas masyarakat terhadap nasib dan masa depan generasi selanjutnya.

Maraknya judi online, pinjol, scammer, krisis lapangan kerja, krisis pekerjaan laik dan krisis upah laik, memberi kesan bahwa negara tidak berdaya melindungi serta menjamin kehidupan laik untuk warganya.

Juni 2026, Mahasiswa Bergerak Untuk Kesekian Kalinya

Aksi mahasiswa di Jakarta memanas karena lokasi demo sempat dipindah oleh kepolisian.  Hal unik juga terjadi, karena ada solidaritas klakson. Para pengendara memberikan dukungan pada mahasiswa dengan membunyikan klakson mereka sebagai tanda “Capek Jadi WNI”.

Sementara itu, di Jateng aksi mahasiwa yang viral terjadi di UIN Walisongo Semarang dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Sama dengan Jakarta, demo di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) semarak dengan suara solidaritas klakson yang menggema bersahutan. Suara klakson ini bersumber dari ajakan poster bertuliskan : Klakson Kalau Kamu Capek Jadi WNI.

DI lain tempat, sekelompok masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi “Bunyikan Klakson Kalau Capek Jadi WNI” di Bundaran UGM. Ternyata aksi tersebut disambut ramai oleh mayoritas pengendara yang melintasi bundaran tersebut. Menurut para aktivis aksi tersebut, gerakan tersebut bukan untuk mengajak warga berputus asa, melainkan untuk saling menguatkan dan tenggang rasa, sekaligus memperingatkan Pemerintah bahwa masyarakat sudah banyak yang gelisah; bahwa Negara sedang carut-marut dan tidak baik-baik saja.

Koordinator aksi “Bunyikan Klakson Kalau Capek Jadi WNI” dari Suara Ibu Indonesia, Marsinah, mengatakan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini menjadi salah satu alasan utama digelarnya aksi tersebut. Menurutnya, kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi pihak yang paling merasakan dampak situasi ekonomi yang dinilai semakin memburuk.

Ia menilai masyarakat terus dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan perpajakan bagi UMKM, hingga tata kelola ekonomi yang dianggap sarat intervensi politik. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan dasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam aksi tersebut, Suara Ibu Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Mereka mendesak pemerintah melakukan stabilisasi ekonomi dan penguatan nilai rupiah, mengevaluasi program-program yang dinilai membebani anggaran negara, serta mengalihkan belanja negara untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti subsidi pangan, pendidikan, modal usaha, dan bahan bakar.

Peserta aksi juga menuntut adanya perlindungan terhadap warga yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Mereka menilai ruang kebebasan sipil harus dijaga agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut. Melalui aksi damai tersebut, mereka berharap suara keresahan warga dapat menjadi perhatian pemerintah sekaligus mendorong perbaikan tata kelola ekonomi dan pemerintahan.

Hadir dalam aksi ini, eks Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid. Menurutnya, aksi damai yang digelar berbagai elemen masyarakat di Bundaran UGM merupakan bagian dari upaya menjaga kewarasan publik di tengah berbagai persoalan yang masih perlu dibenahi di Indonesia. Ia juga menilai seluruh peserta aksi hadir dengan niat baik serta harapan agar berbagai kebijakan yang berjalan saat ini dapat dievaluasi demi kepentingan masyarakat luas.

Ekspresi Masyarakat Terhadap Pemerintah, Sebelum Juni 2026

“>

Febuari 2025, Tren Kabur Aja Dulu atau #KaburAjaDulu ramai digunakan di media sosial dan menjadi pemberitaan nasional. Fenomena Kabur Aja Dulu dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri. Kondisi tersebut diduga karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Tren tagar Kabur Aja Dulu dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri. Awalnya, tagar ini beredar masif di media sosial X dan banyak warganet menggunakan “#KaburAjaDulu” dalam cuitannya. Tagar tersebut disertai dengan ajakan untuk para anak muda untuk mengambil pendidikan, bekerja, hingga sekadar tinggal di luar negeri.

Tren Kabur Aja Dulu kemudian dikaitkan dengan sistem pendidikan di Tanah Air yang memiliki biaya mahal, rendahnya ketersediaan lapangan kerja, dan upah per bulan yang rendah.
Bahkan, menggunakan tagar tersebut warganet juga mengunggah informasi terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk “kabur” dari Indonesia. Banyak warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri dengan menggunakan tagar Kabur Aja Dulu.

“>

Masih pada bulan dan tahun yg sama, demonstrasi besar pertama bertajuk Indonesia Gelap, dimulai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia(BEM SI) pada 21 Februari 2025, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyerukan warga sipil untuk berpartisipasi dalam demonstrasi setelah salat Jumat. BEM SI memproyeksikan bahwa sekitar 5.000 mahasiswa berpartisipasi dalam demonstrasi dan menyuarakan tindakan lebih lanjut jika pemerintah belum bereaksi secara positif.

“>

Unjuk rasa sempat mereda, namun menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah fenomena yang tampaknya remeh di permukaan justru menyedot atensi publik: pengibaran bendera bajak laut One Piece, Jolly Roger, di berbagai rumah dan kendaraan masyarakat. Diunggah pertama kali oleh beberapa warganet di media sosial, bendera bergambar tengkorak dan tulang bersilang itu sontak menjadi simbol perlawanan baru. Bukan terhadap negara, tapi terhadap stagnasi, ketimpangan, dan kekosongan makna dari kata “merdeka” yang kini lebih sering digaungkan di panggung seremonial daripada diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pemerintah pun bereaksi cepat. Sejumlah pejabat mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara. Ada yang bahkan mengancam akan menindak secara hukum para pengibar bendera bajak laut ini dengan dalih menjaga martabat nasional. Namun, publik dengan cepat membalikkan logika itu: di mana negara saat rakyat kelaparan? Mengapa negara lebih cepat merespons selembar kain bergambar tengkorak ketimbang laporan korupsi, kemiskinan struktural, atau kekerasan aparat?

Fenomena ini tentu tidak berdiri di ruang hampa. Ia muncul sebagai manifestasi dari kontradiksi-kontradiksi sosial yang selama ini ditumpuk di bawah permukaan. Simbol bajak laut dari serial anime Jepang ini, yang dalam narasi fiksinya memperjuangkan kebebasan dari tirani dunia fasis, kini direklamasi oleh rakyat Indonesia sebagai lambang kritik terhadap oligarki, birokrasi tumpul, dan elite yang abai. Ironis, bahwa justru bendera dari dunia fiksi mampu mewakili perasaan kolektif yang tidak tertampung dalam partai politik atau institusi resmi.

Hal ini memperlihatkan betapa jauhnya jarak antara negara dengan rakyat. Kita menyaksikan sebuah negara yang cepat bereaksi terhadap hal-hal simbolik, tetapi lamban dan bahkan bungkam terhadap substansi penderitaan warga. Pemerintah yang alergi terhadap ekspresi rakyat, betapapun nyelenehnya, sesungguhnya sedang mengungkapkan wajah aslinya: otoritarianisme yang membungkus diri dengan jargon demokrasi prosedural. Dalam sistem seperti itu, rakyat tidak diharapkan untuk berpikir, hanya diminta memilih setiap lima tahun dan kemudian diam.

Tapi rakyat tidak diam. Melalui bendera Jolly Roger, mereka bersuara dengan cara yang tidak konvensional, tidak normatif, dan mungkin tidak nyaman bagi para penguasa. Di sinilah letak keberanian aksi ini: ia mengguncang stabilitas semu. Ia menunjukkan bahwa rakyat masih punya imajinasi politik, bahwa mereka tidak harus tunduk pada definisi-definisi usang tentang nasionalisme. Bahwa mereka berani berkata: kami tidak sedang menghina negara, kami sedang memanggil kembali jiwa kemerdekaan yang telah dicuri oleh kekuasaan.

https://statik.tempo.co/data/2024/12/02/id_1358521/1358521_720.jpg“>

Kondisi semakin memanas pada tanggal 25 Agustus 2025,pada fase ini Mahasiswa kembali turun melakukan protes, ada beberapa tuntutan baru yang menyertai unjuk rasa kali ini, yaitu: Menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, meminta kejelasan disahkannya UU Perampasan Aset dan penolakan kenaikan signifikan pada PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan: Perdesaan dan Perkotaan) di beberapa daerah, setelah sebelumnya sempat memicu unjuk rasa DI Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2025.

https://www.kppod.org/uploads/images/Screenshot_190.jpg“>

Pada 30–31 Agustus 2025, terjadi gelombang penjarahan rumah pejabat dan artis oleh massa sebagai respons atas kemarahan publik terkait kebijakan dan perilaku anggota DPR.

“>

Daftar Rumah yang Dijarah :

(ul)(li)Ahmad Sahroni (Anggota DPR): Kediamannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara diserbu pertama kali pada Sabtu sore.  Massa mengambil perabot, elektronik, hingga brankas berisi dolar Singapura dan jam tangan mewah.(/li)(li)Eko Patrio (Anggota DPR): Rumah di Kuningan, Jakarta Selatan dijarah pada Sabtu malam.  Massa menghancurkan pagar dan mengambil barang-barang termasuk hewan peliharaan.(/li)(li)Uya Kuya (Anggota DPR & Artis): Rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur diserbu Sabtu malam.  Rumah dicoret-coret, dan massa mengambil perabot serta kucing peliharaan.(/li)(li)Sri Mulyani (Menteri Keuangan): Kediaman di Bintaro, Tangerang Selatan dijarah dua kali pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari.  Massa mengambil TV, lukisan, dan barang mewah lainnya.(/li)(li)Nafa Urbach (Anggota DPR & Artis): Rumah di Bintaro, Tangerang Selatan dijarah pada Minggu dini hari.  Kondisi rumah berantakan dan di pagar tertulis “Rumah Ini Sudah Dijarah”. (/li)(/ul)
“>

Desember 2025, media sosial dihebohkan dengan postingan salah satu Psikolog bernama Lya Fahmi setelah ada dua kliennya yang datang ke ruang konseling karena stres akibat situasi negara yang dianggap tak ideal.

“Baru kali ini terjadi selama 7,5 tahun karirku sebagai psikolog, dua klien berturut-turut datang bukan karena masalah pribadi, tapi distress karena negara,” tulis Lya, dalam unggahan yang direspons lebih dari 100 ribu pengguna Instagram, dikutip detikcom atas izin yang bersangkutan Rabu (17/12/2025).

Menurut Lya, dalam kajian kesehatan mental, isu struktural dan kebijakan negara memang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi psikologis individu. Namun, biasanya klien datang tanpa menyadari langsung sumber tekanan tersebut.

Namun dalam kasus ini, Lya merasa ada yang berbeda. Dirinya menyebut klien datang dalam kondisi emosional sejak awal sesi. Salah satunya langsung menangis dan mengungkapkan rasa putus asa sebagai warga negara indonesia.

“Kalo ngeliat cara pemerintah menangani korban bencana Sumatera, aku merasa seolah rakyat ini nggak ada harganya. Nggak didengarkan, diabaikan pula. Putus asa banget rasanya jadi WNI,” kata klien tersebut, seperti ditirukan Lya.

Dari situ Lya menyadari satu hal bahwa ‘capek menjadi WNI’ bukan hanya sekadar narasi yang seliweran di media sosial. Ternyata hal itu bisa muncul juga sampai di ruang konselingnya.

Tidak hanya dua orang pasien yang datang ke ruang konseling milik Lya, banyak orang yang merasakan hal serupa yakni merasa lelah menjadi WNI.

Misalnya Chasty (27), karyawan swasta di Jakarta ini mulai merasa lelah menjadi WNI dalam satu tahun terakhir. Meski tidak sampai merasa ‘ter-trigger’ untuk akhirnya berkonsultasi dengan psikolog, apa yang dihadapinya kerap mengganggu keseharian.

“Meskipun aku sudah punya pekerjaan, tetap saja ada bayang-bayang rasa nggak aman karena temenku juga belakangan banyak kena PHK, akhirnya nganggur, dan sudah banget cari kerja,” curhat Chasty kepada detikcom Rabu (17/12/2025).

“Dengan kondisi kayak gitu menurut aku rasanya kaya nyaris mustahil buat dapet masa depan yang layak, bangun keluarga, hidupin anak suatu hari nanti, karena biaya hidup sama biaya pendidikan naik terus, nggak sebanding sama apa yang kita rasain, laluin,” cerita dia.

Hal yang kurang lebih sama dirasakan oleh Risa. “Semenjak belakangan ini, banyak kejadian yang ada-ada saja dilakukan pemerintah, gongnya pas bencana Sumatera. Kenapa sih nggak mau ditetapkan bencana?” ucap Risa.

Sama seperti Chasty, meski kondisi tersebut tidak sampai membuatnya berakhir konsultasi ke psikolog, ia tetap merasa kekecewaan mendalam dan bahkan bermimpi bisa lahir sebagai warga negara lain. Idamannya, seperti kebanyakan orang, negeri sakura Jepang.

“Bisa nggak ya seperti Jepang, nggak banyak polusi, masyarakatnya teratur, kota bersih, fasilitas publik terawat, layanan kesehatan dan sistem darurat tertata,” harapnya.

Sumber Referensi :

– https://attaubah-institute.com/bersa…i-carut-marut/

– https://health.detik.com/berita-deti…-negara?page=3

– https://bogor.tribunnews.com/news/31…resahan?page=2

– https://www.indonesiana.id/read/1851…alah-kesadaran

– https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_…Indonesia_2025

– https://www.kompas.com/tren/read/202…gapa-?page=all

– https://www.liputan6.com/health/read…elarian-semata

– Gemini

– Chat GPT